Peta Ideologi Pendidikan


Ahmad Saefudin, Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UNISNU Jepara. Saat ini aktif sebagai Tim Pelaksana Program Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Jepara.

Tulisan ini pernah disampaikan dalam agenda diskusi rutin yang diadakan oleh PUSSAKA (Pusat Studi Sosial dan Kemanusiaan) pada Minggu, 23 Januari 2016 di Potroyudan Jepara Jawa Tengah dengan judul Ideologi-Ideologi Pendidikan


Ideologi, Pendidikan, dan Sekolah

Definisi standar dari ideology adalah seperangkat ide dimana orang mengandaikan, menjelaskan dan membenarkan tujuan dan sarana aksi sosial terorganisir, terlepas dari apakah tindakan tersebut bertujuan untuk melestarikan, mengubah, mencabut atau membangun kembali tatanan sosial yang diberikan.[1] Ideologi tidak sebatas gagasan yang terkurung dalam pikiran manusia, melainkan oleh Althusser dimaknai sebagai sesuatu yang diaktualisasikan dalam tindakan dan praktik keseharian.[2]Dalam kerangka pragmatis, Adorno-sebagaimana dikutip oleh John. T. Tost- meletakkan ideologi untuk memposisikan sebuah organisasi, berupa pendapat, sikap, dan nilai-nilai.Dengan bahasa yang lebih sederhana, ideologi merupakan cara berpikir tentang manusia danmasyarakat.[3] Melalui perspektif ini, Tost sekaligus melakukan kritik terhadap gagasan beberapa sosiolog dan ilmuwan politik seperti Edward Shils, Raymond Aron, Daniel Bell, Seymour Lipset,
dan Philip Converse yang mengkampanyekan “The End of Ideology” sebagai simbol kematian ideologi. Intinya, ideologi (dalam arti tradisional Marxis) dalam masyarakat industri maju di Barat sedang berakhir karena konflik sosial yang mendasar telah berakhir dan berbagai kepentingan ideologis telah didamaikan dalam Negara kesejahteraan (welfare state).[4]

Terminologi lain yang perlu dijelaskan dalam ulasan ini, sebelum melakukan elaborasi lebih lanjut, ialah istilah pendidikan.Kata pendidikan diambilkan dari term education bermaknatindakan atau proses mendidik[5] sebagai bentuk derivat dari educe yang berarti untuk membawa atau menarik keluar; menyebabkan muncul.[6] Aktivitas mendidik tidak lain ialah untuk memunculkan atau membimbing potensi seorang anak; untuk mengembangkan dan menumbuhkan, baik secara fisik, mental, atau moral.[7] Sedangkan sekolah atau school merupakan tempat atau lembaga untuk belajar (an institution for learning).Dewasa ini, tidak sedikit dari para teoritisi pendidikan yang skeptis terhadap eksistensi sekolah sebagai institusi pembelajaran. Everett Reimer,misalnya, menganggap bahwasekolah tak ubahnya seperti bengkel terapis bagi anak-anak “nakal”, media awal pemisahan anak-anak  ke  dalam  celah-celah  sosial  melalui  penjenjangan  kelas,  mengajarkan  indoktrinasi  dengan menetapkan  standar  “baik”  dan  “buruk”  versi  lembaga,  dan  berorientasi  kognitif  dalam  menilai kecerdasan.  Padahal,  seharusnya  peran  sekolah  ialah  membebaskan  peserta  didik  dari  segala bentuk  ketertindasan.[8]Begitu juga aktivis pendidikan dari Brazil,Paulo Freire menilai bahwa sekolah menjadi media ampuh untuk menjauhkan peserta didik dari realitas (alienasi).Kondisi demikian sangat mungkin terjadi manakala sekolahdipegang oleh guru konservatif yang dalam setiap pembelajarannya cukup mengakomodasikan dan mengadaptasikan siswa dengan dunia yang dihadirkannya. Oleh karena itu, Freire menyarankankepada pegiat pendidikan untukmengubah karakter guru-guru konservatif menjadi guru progresif, yaitu guru yang cakap mengkonstruksikan kritisisme siswa dengan  menantangnyauntuk memahami bahwa dunia yang dihadirkan sebagaimana adanya adalah sebuah dunia yang diciptakan, sehingga ia dapat diubah, ditransformasikan,dandirekaulang.[9]Proses mengenal dunia, bukan sebagai dunia yang begitu saja diterima, melainkan sebagai dunia yang secara dinamis aktif dalam proses pembentukan,dinamai Freire sebagai proses konsientisasi (penyadaran).[10]Kesadaran diri di sini tidak sekedar berhenti pada tahap refleksi, tetapi juga merembes pada aksi nyata yang akan selalu direfleksikan  sebagai proses timbal balik yang terus menerus.[11]

 

Ideologi Pendidikan Perspektif William F. O’Neill

Peta ideologi pendidikan menurut O’Neill terbagi ke dalam dua aliran besar yaitu Konservatif dan Liberal. Bagi kubu Konservatif mempercayai bahwa nilai tertinggi adalah perujudan diri dan bisa dicapai dengan cara mengidentifikasikan dan menaati hukum alam dan atau ketuhanan. Berbeda dengan ideologi Liberal yang meyakini bahwa ketercapaian perujudan diri tergantung dari manusia itu sendiri sebagai faktor utama dan merupakan sumber segala jenis pengetahuan. O’Neill mengatakan:

…jika Konservatisme cenderung untuk menjadi sebuah humanismetidak langsungmenganggap perujudan diri sebagai sebuah keluaran sampingan dari ketaatan terhadap perintah-perintah kenyataan suprapersonal yang adanya di atas serta melampaui pengalaman manusia itu sendiri; maka Liberalisme cenderung untuk menjadi humanismelangsung, yang memandang semua kenyataan berakar pada dan ditarik dari pengalaman manusia secara personal ataupun kolektif.[12]

 

Ideologi Konservatif diklasifikasikan menjadi tiga tradisi utama, yaitu fundamentalisme, intelektualisme, dan konservatisme pendidikan. Adapun ideologi Liberal meliputi liberalisme, liberasionisme, dan anarkisme pendidikan.

  1. Ideologi Pendidikan Konservatif.
  1. Fundamentalisme pendidikan

Paham ini meminimalkan pertimbangan-pertimbangan filosofis dan atau intelektual, serta cenderung untuk mendasarkan diri mereka pada penerimaan yang relatif tanpa kritik terhadap kebenaran yang diwahyukan atau konsesnsus sosial yang sudah mapan (yang biasanya diabsahkan sebagai “akal sehat”). Penalaran kaum fundamentalis bisa disederhanakan menjadi lima hal, yaitu:

  1. Ada jawaban-jawaban otoritatif terhadap seluruh problema kehidupan yang memiliki arti penting.
  2. Jawaban-jawaban itu pada dasarnya bersandar pada kewenangan dari luar (eksternal); entah itu dalam wahyu keagamaan yang diterima para nabi dan orang-orang suci, yang didukung oleh iman; akal sehat; kebijaksanaan umum (folk wisdom) intuitif yang dimiliki oleh orang kebanyakan.
  3. Jawaban-jawaban itu bukan saja otoritatif; melainkan juga sederhana dan langsung pada titik permasalahan. Mereka tidak mengandung makna ganda, tidak mendua, bisa langsung dimengerti orang biasa, tidak membutuhkan tafsiran khusus ataupun campur tangan pakar. Jawaban-jawban itu apa adanya dan merupakan kebenaran harfiyah.
  4. Jawaban-jawaban yang disediakan oleh intuisi/iman sudah cukup bagi siapapun yang berhasrat untuk hidup secara baik.
  5. Untuk kehidupan yang baik, betapapun orang tidak hanya perlu kembali ke kepastian-kepastian kebijaksanaan umum, atau ke agama yang sederhana dan langsung ke pokok masalah. Adalah juga perlu untuk memurnikan masyarakat kontemporer dan melenyapkan unsur-unsur yang tidak perlu.

Bagi seorang pendidik fundamentalis, masyarakat kontemporer dihadapkan pada keruntuhan moral dalam waktu dekat dan keharusan tertinggi yang musti dilakukan adalah merombak tolok-ukur keyakinan dan perilaku konvensional dengan cara kembali ke ciri-ciri kebaikan yang lebih tinggi di masa silam. Tujuan utama pendidikan adalah untuk membangkitkan dan meneguhkan kembali cara-cara lama yang lebih baik, untuk memapankan kembali tolok ukur keyakinan dan perilaku tradisional. Lembaga sekolah ada karena dua alasan mendasar: pertama, untuk membantu membangun kembali masyarakat dengan cara mendorong kembali ke tujuan-tujuan aslinya. Kedua, untuk menyalurkan informasi dan keterampilan-keterampilan yang perlu agar berhasil dalam tatanan sosial yang ada sekarang.

Anak-anak sebagai pelajar dianggap condong ke arah kekeliruan dan kejahatan jika tidak ada bimbingan yang kuat dan pengajaran yang baik. Kesamaan-kesamaan individual lebih penting ketimbang perbedaaan-perbedaan di antara mereka, dan kesamaan ini secara tepat bersifat menentukan program-program pendidikan yang baik. Metoda pengajaran dan penilaian hasil belajar ditekankan pada tata cara pengajaran dalam kelas yang tradisional,  misalnya ceramah, hapalan, serta diskusi kelompok yang terstruktur secara ketat. Ulangan/tes sesudah pembelajaran diberikan merupakan cara terbaik untuk memapankan kebiasaan. Pembelajaran terbaik ditentukan dan diarahkan oleh guru, sebab siswa tidak cukup tercerahkan untuk mengarahkan proses perkembangan intelektualnya sendiri. Guru harus dipandang sebagai panutan dalam kesempurnaan moral dan akademik. Persaingan antarpersonal untuk mendapatkan nilai terbaik dan peringkat nilai tertinggi di kelas adalah hal yang dikehendaki dan perlu diadakan demi memupuk kesempurnaan.

  1. Intelektualisme pendidikan.

Penalaran  filosofis intelektualisme dilandasi oleh:

  1. Dunia ini penuh dengan makna dalam dirinya. Adanya kebenaran-kebenaran fundamental tertentu yang bersifat mutlak dan tidak berubah, mendahului atau menjadi preseden bagi pengalaman personal.
  2. Manusia tidak dilahirkan dengan bekal pengetahuan yang gamblang (eksplisit) mengenai kebenaran-kebenaran tadi, maka harus ada kesadaran yang diperoleh melalui pengalaman yang dipelajari dalam dunia alamiah.
  3. Dalam hampir semua kasus, kebenaran-kebenaran tadi dapat dicapai dan dipahami lewat latihan penalaran.

Tujuan pendidikan ialah untuk mengenali, merumuskan, melestarikan, dan menyalurkan kebenaran (yakni pengetahuan tentang makna dan nilai penting kehidupan secara mendasar). Sasaran sekolah diperuntukkan bagi pengajaran siswa tentang bagaimana cara menalar (bagai cara berpikir secara jernih dan tertata) serta untuk menyalurkan kebijaksanaan yang tahan lama dari masa silam. Anak-anak sebagai pelajar condong ke arah kebijaksanaan dan kebaikan, karena secara hakiki ia adalah mahluk yang rasional dan sosial. Kesamaan individual lebih penting daripada perbedaan dan menjadi dasar untuk menentukan program sekolah. Wewenang pendidikan musti ditanamkan di tangan elit intelektual yang berpendidikan tinggi. Yang harus ditekankan adalah yang intelektual (yakni yang bersifat ideasional, berkaitan dengan teori penafsiran yang luas), ketimbang yang praktis (yang segera berguna bagi siswa) ataupun yang akademis (belajar tentang bagaimana caranya belajar, dan menguasai jenis pengetahuan teknis). Metoda pembelajaran ditekankan pada tata cara tradisional, seperti ceramah, hapalan, tes Sokratik (diarahkan oleh guru), dan diskusi kelompok yang sangat terstruktur. Ulangan/latihan berdasarkan hapalan adalah cara terbaik untuk membiasakan kebiasaan siswa. Pembelajaran yang ditentukan dan diarahkan oleh guru adalah yang terbaik, namun sang guru harus berusaha untuk bekerjasama dengan sifat-sifat hakiki siswa yang secara alamiah rasional, daripada menuntun kepatuhan membuta melalui tatacara indoktrinasi. Guru harus dipandang sebagai sosok panutan keunggulan intelektual serta seorang “wasit” atau juru penengah kebenaran.

  1. Konservatisme pendidikan.

Cirinya:

  1. Penghormatan terhadap masa silam
  2. Konsepsi organis mengenai masyarakat
  3. Kesatuan komunal
  4. Keberlanjutan konstitusional
  5. Menentang revolusi
  6. Pembaharuan/reformasi yang hati-hati atau secara evolusioner
  7. Landasan keagamaan bagi Negara
  8. Sumber ketuhanan bagi wewenang yang absah
  9. Mendahulukan kewajiban ketimbang hak
  10. Watak individu dan karakter komunal adalah hal yang sangat penting
  11. Kesetiaan/loyalitas
  12. Akal sehat, realisme, dan kepraktisan.

Tujuan utama pendidikan ialah melestarikan dan menyalurkan pola-pola perilaku sosial konvensional. Sasaran sekolah untuk mendorong tentang pemahaman dan penghargaan terhadap lembaga-lembaga, tradisi-tradisi, proses-proses budaya yang telah teruji waktu, termasuk rasa hormat yang mandalam terhadap hukum dan tatanan. Selain itu, juga untuk menanamkan informasi yang diperlukan supaya berhasil di dalam tatanan sosial yang ada. Anak sebagai pelajar memerlukan bimbingan yang ketat serta pengarahan yang jelas sebelum ia menjadi terbelajarkan (tersosialisasikan) secara efektif sebagai seorang warga Negara yang bertanggungjawab. Kesamaan individual lebih penting daripada perbedaannya sekaligus menjadi dasar penentuan program berikutnya. Wewenang pendidikan diserahkan kepada pendidik profesional yang matang serta bertanggung jawab dan cukup bijaksana untuk menghindari perubahan-perubahan yang berlebihan dalam menanggapi tuntutan masyarakat luas. Wewenang guru didasarkan pada peran dan status sosial yang dimilikinya dalam arti seorang guru memiliki wewenang karena ia adalah guru. Tak peduli apakah dalam menjadi guru berprestasi atau tidak, kompeten atau tidak, baik atau buruk, benar atau salah, yang penting ia adalah seorang guru.

Metoda pembelajaran harus ada penyesuaian praktis antara tatacara-tatacara di ruang kelas  yang tradisional dengan yang progresif. Sang guru musti menggunakan metode apapun yang dianggap paling efektif dalam meningkatkan kegiatan belajar megajar, namun ia harus lebih cenderung ke arah menyesuaikan tatacara tradisional dengan cara-cara baru misalnya peragaan, studi lapangan, penelitian di laboratorium, dll. Pendisiplinan jasmani dan mental (lewat baris berbaris, berhitung di luar kepala, menghapal, dan sebagainya) adalah cara terbaik untuk memapankan kebiasaan yang tepat. Belajar yang baik ditentukan dan diarahkan oleh guru, namun para siswa musti diijinkan berperan serta dalam aspek-aspek yang kurang penting dalam perencanaan pendidikan. Guru dipandang sebagai seorang pakar “penyuntik” pengetahuan serta keterampilan-keterampilan khusus. Persaingan antarpersonal untuk mengejar peringkat antara siswa-siswi adalah perlu sekaligus dikehendaki demi memupuk keunggulan.

  1. Ideologi pendidikaan Liberal
  1. Liberalisme pendidikan

Dasar-dasar filosofis liberalisme pendidikan ialah menganggap bahwa cara terbaik untuk berpikir adalah menyempurnakan proses alamiah (instrumental) pemecahan masalah, dengancara menerapkan pengendalian-pengendalian tertentu dalam penyelidikan, yang akan melahirkan pengetahuan baru yang lebih objektif. Pengetahuan musti dibuktikan dengan cara menerapkan gagasan-gagasan pada pemecahan masalah praktis yang ada di dalam dunianyata.

Tujuan pendidikan adalah untuk mempromosikan perilaku-perilaku personal yang efektif. Sasaran sekolah ialah untuk menyediakan informasi dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan oleh siswa untuk belajar secara efektif bagi dirinya sendiri. Di samping itu, juga untuk mengajar para siswa bagaimana cara memecahkan masalah praktis lewat penerapan tatacara penyelesaian masalah secara individual maupun kelompok yang didasarkan pada metoda-metoda ilmiah-rasional. Anak sebagai pelajar pada umumnya cenderung untuk menjadi baik (yakni menginginkan/melakukan tindakan yang efektif dan tercerahkan) berdasarkan konsekuensi-konsekuensi alamiah dari perilakunya sendiri yang terus berkelanjutan. Perbedaan-perbedaan individu lebih penting daripada persamaannya dan perbedaan itu bersifat menentukan (determinatif) dalam penetapan program-program pendidikan. Anak-anak secara moral setara dan mereka musti memiliki kesetaraan kesempatan.

Wewenang pendidikan ditanamkan di tangan pendidik yang telah memperoleh latihan tingkat tinggi, yang memiliki komitmen terhadap proses penyelidikan kritis dan yang mampu membuat perubahan-perubahan yang diperlukan sehubungan dengan informasi baru yang relevan. Wewenang guru didasarkan pada keterampilan-keterampilan yang dimiliknya dalam bidang pendidikan. Guru harus menyandarkan diri terutama pada tatacara pemecahan masalah secara individual maupun kelompok yang diterapkan pada persoalan-persoalan yang dikenali berdasarkan minat-minat personal para siswa sendiri; penekanan harus diletakkan pada tatacara-tatacara di ruang kelas yang lebih terbuka dan bersifat eksperimental. Disiplin dan hapalan bisa bernilai jika ia diperlukan demi menguasai suatu keterampilan yang pada puncaknya akan diperlukan untuk menangani problema personal yang penting secara efektif. Persaingan antarapribadi dan penjenjangan atau penyusunan peringkat nilai siswa harus diminimalisir dan atau dilenyapkan sama sekali karena akan menyuburkan sikap buruk dan melemahkan motivasi diri siswa. Para siswa harus dianggap bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka. Guru bersikap demokratis dan objektif dalam menentukan tolok ukur tingkah laku; meminta persetujuan siswa dalam memapankan aturan-aturan tentang peri laku di dalam kelas.

  1. Liberasionisme pendidikan

Sasaran puncak pendidikan, bagi kaum liberasionis mustilah berupa penanaman pembangunan kembali masyarakat mengikuti alur yang benar-benar berkemanusiaan (humanistik), yang menekankan perkembangan sepenuh-pnuhnya dari potensi-potensi khas setiap orang sebagai mahluk manusia. Tujuan pendidikan adalah untuk mendorong pembaharuan-pembaharuan sosial yang perlu, dengan cara memaksimalkan kemerdekaan personal di dalam sekolah, serta dengan cara membela kondisi yang lebih manusiawi dan memanusiakan. Sasaran sekolah untuk membantu para siswa mengenali dan menanggapi kebutuhan akan pembaharuan/perombakan sosial, menyediakan informasi dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan supaya bisa belajar secara efektif bagi dirinya sendiri, dan untuk mengajarkan para siswa bagaimana cara memecahkan masalah-masalah praktis melalui penerapan teknik-teknik penyelesaian masalah secara individual maupun kelompok yang didasari oleh metoda ilmiah-rasional.

Anak-anak sebagai pelajar condong untuk menjadi baik jika diasuh dalam masyarakat yang baik (yakni bersifat rasional dan berkemanusiaan). Perbedaan individual lebih penting daripada kesamaannya dan menjadi landasan penentuan program selanjutnya. Wewenang pendidikan musti ditanamkan di tangan minoritas yang tercerahkan, yang terdiri atas para intelektual yang bertanggung jawab, yang sepenuhnya sadar akan kebutuhan objektif bagi perubahan-perubahan sosial yang konstruktif, dan mampu menanamkan perubahan tersebut melalui sekolah-sekolah. Metoda pengajaran harus seimbang pada pemahaman problem (pengenalan dan analisis terhadap problem secara tepat) serta pemecahan masalah. Disiplin dan hapalan mungkin terkadang perlu supaya bisa menguasai sebuah keterampilan yang akan diperlukan demi menangani problem personal atau sosial yang penting secara efektif, dan hapalan harus diminimalisir dan atau dihapus sama sekali. Guru dipandang sebagai panutan dalam hal komitmen intelektual serta keterlibatan sosialnya.

Ujian yang didasarkan kepada perilaku para siswa yang tanpa dilatih/dipersiapkan lebih dulu sebagai tanggapan atas persoalan-persoalan sosial yang penting adalah lebih disukai ketimbang ujian yang dinilai berdasarkan tes-tes biasa di ruang kelas. Persaingan antarpribadi dan penyusunan peringkat nilai siswa secara tradisional harus diminimalisir dan atau dihapuskan sama sekali. Guru harus demokratis dan objektif dalam menentukan tolok ukur perilaku dan harus ditentukan bersama-sama dengan para siswa, sebagai cara mengembangkan rasa tanggung jawab moral mereka.

  1. Anarkisme pendidikan

Anarkisme adalah sudut pandang yang membela pemusnahan seluruh kekangan kelembagaan terhadap kebebasan manusia, sebagai jalan untuk mengujudkan sepenuh-penuhnya potensi-potensi manusia yang telah dibebaskan. Bagi kaum anarkis, pendidikan –yang dipandang sebagai sebuah proses yang harus ada untuk belajar melalui pengalaman sosial alamiah manusia itu sendiri- jangan sampaidikacaukan dengan persekolahan. Denganmemerosotkan tanggung jawab personal, Negara dan persekolahan membuat anak-anak jadi tak bisa dididik dalam arti pendidikan yang sejati; mereka membantu membawahkan pendidikan sejati dan meninggikan apa yang hanya sekedar pelatihan. Sekolah, sebagaimana Negara sendiri, diadakan terutama untuk mengatur kebutuhan-kebutuhan ciptaannya sendiri. Kita memerlukan sebuah perobohan lembaga-lembaga –deinstitusionalisasi- yang radikal, termasuk perobohan lembaga persekolahan (deschooling).

Tujuan utama pendidikan adalah membawa pembaharuan/perombakan berskala besar dan segera, di dalam masyarakat dengan cara menghilangkan persekolahan formal. Sistem sekolah formal harus dihapuskan sepenuhnya dan digantikan dengan sebuah pola belajar sukarela serta mengarahkan diri sendiri; akses yang bebas dan universal ke bahan-bahan pendidikan serta kesempatan-kesempatan belajar musti disediakan, namun tanpa sistem pengajaran wajib. Anak sebagai pelajar cenderung menjadi baik (yakni menginginkan tindakan yang efektif dan tercerahkan) ketika anak-anak itu diasuh dalam masyarakat yang baik (yakni yang rasional dan berkemanusiaan). Perbedaan-perbedaan antar-individubergerak menentang kebijaksanaan meresepkan pengalaman-pengalaman pendidikan yang sama atau serupa bagi setiap orang. Anak-anak secara moral setara, dan mereka musti mendapatkan kesempatan-kesempatan untuk belajar apapun yang mereka pilih sendiri, demi memperoleh tujuan apapun yang mereka anggap layak dikejar. Masayarakat dan Negara tidaklah sama artinya. Masyarakat adalah perlu bagi pemenuhan diri. Tetapi, Negara menghalangi perujudan sepenuhnya masyarakat tersebut.

Wewenang pendidikan musti dikembalikan kepada rakyat dengan mengizinkan setiap orang untuk mengendalikan hakikat dan pelaksanaan perkembangan dirinya sendiri. Tidak perlu ada wewenang khusus yang diberikan kepada guru sebagai guru. Sekolah harus dihapuskan demi memperbesar pilihan personal yang bebas. Pendidikan tidak sama dengan persekolahan; satu-satunya kegiatan belajar yang sebenarnya hanyalah belajar yang ditentukan sendiri; dan ini hanya bisa berlangsung secara efektif di dalam sebuah masyaraakat yang “tanpa sekolah”. Siswa secara individual musti menjadi penentu metoda-metoda pengajaran mana yang paling sesuai dengan tujuan-tujuan dan rancangan-rancangan pendidikannya sendiri.Nilai disiplin dan hapalan serta lain-lainnya yang berkaitan dengan itu harus dibiarkan menjadi “rahasia” orang yang belajar itu sendiri. Peran-peran tradisional guru dan siswa yang diterapkan oleh lembaga harus dihapuskan. Guru adalah sebuah aspek yang bisa dihapus/dibuang (atau paling banter menjadi sebuah pilihan saja) dari proses pendidikan. Penilaian atau evaluasi terbaik adalah penilaian dari diri sendiri yang harus difungsikan hampir secara eksklusif untuk tujuan persaingan diri. Secara alamiah, manusia bersifat sosial dan mau bekerjasama. Sejalan dengan itu, kegiatan belajar harus menekankan kerjasama serta meminimalkan persaingan antarpribadi demi ganjaran-ganjaran. Individu secara intrinsik memilikipersaingan diri (dengan dirinya sendiri), serta tidak memerlukan dorongan dari luar untuk belajar. Pembedaan tradisional antara yang kognitif, afektif, dan interpersonal adalah pembedaan palsu/artifisial dan tidak produktif dalam memandang proses belajar yang sebenarnya bersifat total serta organis.

Epilog

Peta ideologi pendidikan di atas tidak perlu kita anggap sebagai acuan baku yang bersifat dogmatis dan antikritik. Apa yang dikatakan O’neill tidak lain merupakan peran dan mandatnya bagi seorang intelektual untuk selalu melakukan kerja-kerja akademis seperti mengklasifikasi, membuat kategori, dan memunculkan postulat sesuai dengan alat ukur metodologis ilmiah. Sehingga, disiplin ilmu pendidikan yang sifatnya sangat luas, mendalam, kaya referensi, dan menyimpan segudang teori, berkat pemikiran para ahli –termasuk O’neill- mampu kita selami melalui logika sederhana yang berujung pada pemahaman. Semoga saja! []

 

 


[1]Seliger dalam James Alexander, “The Major Ideologies of Liberalism, Socialism and Conservatism,” POLITICAL STUDIES: 2015 VOL 63, hlm. 981.

[2]Louis Althusser dalam Jessica Critten, “Ideology and critical  Self-Reflection in Information Literacy Instruction,” Communications in Information Literacy 9(2), 2015, hlm. 149.

[3]Adorno dalam John T. Tost, “The End of the End of Ideology,” The American Psychological Association 0003-066X/06/$12.00, Vol. 61, No. 7, hlm. 653.

[4]William F. O’Neill,  Ideologi-ideologi Pendidikan, terj. Omi Intan Naomi, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.32. Marx sangat meyakini bahwa ideologi merupakan pembenaran bagi materi yang ada atau organisasi ekonomi masyarakat. Setidaknya, terdapat tiga pandangan fundamental dari sudut pandang Marxis mengenai ideologi, yakni: 1) Dengan “layunya” Negara politis sebagaimana yang diramalkan oleh Marx, hanya masyarakat yang akan tetap ada, namun masyarakat semacam itu akan terdiri dari kumpulan individu yang menentukan nasib sendiri dalam sebuah pandangan anarki yang murni bersifat utopis, 2) Seluruh konflik sosial pada akhirnya akan lenyap dalam sebuah “masyarakat tanpa kelas” di “akhir sejarah”, dan 3) Negara-negara politis akan “layu” dan “punah” untuk digantikan oleh kerjasama yang bebas dan spontan di antara individu-individu yang waras dan bisa mengarahkan diri sendiri, dalam keadaan tanpa kekangan-kekangan politis konvensional. Ibid., hlm. 121-122.

[5]The act or process of educating; the result of educating, as determined by the knowledge skill, or discipline of character, acquired; also, the act or process of training by a prescribed or customary course of study or discipline; as, an education for the bar or the pulpit; he has finished his education.http://www.webster-dictionary.org/definition/education. Akses tanggal 19 Januari 2016.

[6]Educe: to bring or draw out; to cause to appear; to produce against counter agency or influence; to extract; to evolve; as, to educe a form from matter.Ibid.

[7]Educate: to bring up or guide the powers of, as a child; to develop and cultivate, whether physically, mentally, or morally. Ibid.

[8]Everret  Reimer,  Sekitar  Eksistensi Sekolah, terj. M. Soedomo, cet. ke-1 (Yogyakarta: PT Hanindita Graha Widya, 1987), hlm. 13-32.

[9]Paulo  Freire, Pendidikan Masyarakat Kota, terj. Agung Prihantoro, cet.  ke-1 (Yogyakarta:  LKiS, 2003), hlm. 14.

[10]Paulo Freire, Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan, terj. Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiyartanto, cet. ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 183-184.

[11]F Danuwinata dalam Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas, terj. Utomo Danandjaya, dkk., cet. ke-6 (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 20082), hlm.xiii.

[12]William F. O’Neill, op.cit.,hlm. 97.


Admin Unisnu

Komentar