DE-NU-ISASI NU

DE-NU-ISASI NU

Oleh: Ahmad Saefudin, M.Pd.I. l Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UNISNU Jepara Dalam percaturan politik praktis, suara NU selalu dilirik dan jadi rebutan kontestan pemilu. Maklum saja, hasil survei Lembaga Survei Indonesia melalui exit poll pada 2013 merilis data bahwa dari 249 juta penduduk Indonesia yang mempunyai hak pilih, sekitar 36 persen atau 91,2 juta di antaranya mengaku sebagai warga NU. Jumlah yang sangat fantastis untuk dikonversi menjadi kursi di setiap daerah pemilihan. Sehingga tidak perlu heran, jika caleg maupun capres yang sebelumnya sama sekali belum pernah menginjakkan kaki di pesantren, akhirnya berbondong-bondong minta restu kiai dan cium tangan bolak-balik. NU adalah organisasi masyarakat sipil yang sudah teruji oleh sejarah. Prinsip moderatisme menjadikan NU tampil fleksibel di setiap zaman. Pada era penjajahan, NU gagah berdiri sebagai wadah barisan ulama yang menjaga NKRI dari kerakusan kolonialisme. Di awal kemerdekaan, NU beralih haluan. Dengan sadar, NU melebur jadi anggota istimewa Masyumi, satu-satunya partai yang menyalurkan aspirasi politik umat Islam. Kondisi ini tidak berlangsung lama. Buntut dari kekecewaan mendalam oleh ulah elite-elite Masyumi yang meremehkan peranan kiai karena dinilai kurang cakap berpolitik dan bisanya hanya pegang tasbih serta mengurus pesantren, pada tahun 1952 NU menyatakan talak tiga terhadap Masyumi dan menjadi partai politik independen. Bisa jadi, politisi Masyumi yang tadinya menganggap enteng posisi kiai NU kemudian meratap dan menyesali perbuatannya. Sebab, pada tahun 1955 ketika pemilu pertama kali digelar di Republik ini, eksistensi kebesaran NU tidak terbantahkan. NU kokoh bertengger di urutan tiga besar partai pemenang, sedikit di bawah suara Masyumi. Pergantian kekuasaan dari orde lama ke orde baru pada tahun 1966, juga tidak sedikitpun mengurangi kiprah tokoh-tokoh NU sebagai kritikus dan penyeimbang. Sejak saat itu, NU sudah biasa di-bulldozer. Gerakan "de-NU-isasi" dirancang oleh rezim represif secara terstruktur, sistemik dan masif. Soeharto membungkam figur-figur struktural NU di tingkat pusat. Bagi kader ideologis yang ngeyel, ia mengintimidasi lewat tangan militer, jalur politis, dan taktik adu domba. Benturan sesama kiai NU sering dimainkan. Sedangkan untuk menghadapi pengurus NU yang oportunis, keluarga Cendana cukup menyodorkan recehan, memberi kue kekuasaan di parlemen, eksekutif, parpol, maupun ormas prestisius seperti ICMI atau MUI. Pasti mereka bungkam dan siap membebek. Jika masih kurang, Soeharto tidak segan menggelontorkan pundi-pundi kapital kepada "benalu-benalu di tubuh NU"--melalui berbagai Yayasan yang didirikan--, misalnya memegahkan pesantren, menambah anggaran perguruan tinggi, membangun akses jalan, dan lain sebagainya. Supaya organisasi bintang sembilan ini jumud, orde baru mempreteli banom-banom struktural NU, seperti menjauhkan Ansor-Fatayat dari dunia pesantren, mendisiplinkan "IPNU-IPPNU" agar geraknya tidak leluasa, dan meng-independensi-kan PMII dari NU. Padahal, KH. Idam Chalid mempercayakan NU di pundak kader-kader banomnya dengan mengatakan, "ibarat NU sebuah badan, Ansor-Fatayat merupakan tangan kanan NU, IPNU-IPPNU sebagai tangan kiri NU. PMII kepalanya NU." Lumpuhnya Ansor-Fatayat menjadikan NU sebagai macan ompong. Dari luar tampak gagah, tapi keropos di dalam. Terkungkungnya IPNU-IPPNU membuat NU goyah, limbung, berjalan sekenanya. Hilangnya PMII berarti "warning" bahaya bagi NU. Tanpa pemikir-pemikir progresif, NU terkena stroke berat dan tinggal menunggu ajal kematian. Kanibalisasi NU ala orba ini tidak boleh dilupakan oleh kader nahdliyyin masa kini, supaya tidak terulang. Kecelakaan sejarah cukup sekali. Mari kita kembalikan kedaulatan NU ke tangan barisan ulama dan kiai. Mitos bahwa NU seperti buih; banyak kader, tapi susah dikendalikan dalam satu komando, perlu kita patahkan. NU bersatu tak bisa dikalahkan. Untungnya, semakin ke sini kader NU sadar. Ansor-Banser NU solid, IPNU-IPPNU kokoh, PMII loyal, Muslimat-Fatayat kuat, dan jajaran banom-lembaga yang bernaung di bawah NU bergerak dinamis memainkan peran masing-masing "li maslahatil ummat."
NU itu rumah besar yang lahir dari barisan kiai. Maka, kiai pula yang akan menjaganya. Tidak akan ada penguasa yang bisa menghancurkan NU, selama nahdliyyin masih mendekat kepada Kiai dan pesantren.
Gus Dur pernah mengibaratkan NU sebagai kapal besar yang sedang berlayar mengarungi samudera. Di tengah amukan topan badai yang bertubi-tubi, kapal besar NU terus saja berlayar stabil. Bahkan, seandainya nahkoda kapal tertidur setelah membuang sauh, sementara badai tak kunjung usai, kapal besar NU tak sejenak pun terhenti. Saat Sang Nahkoda terbangun, tanpa sadar badai telah berlalu.
Oleh: Ahmad Saefudin, M.Pd.I. l Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UNISNU Jepara Dalam percaturan politik praktis, suara NU selalu dilirik dan jadi rebutan kontestan pemilu. Maklum saja, hasil survei Lembaga Survei Indonesia melalui exit poll pada 2013 merilis data bahwa dari 249 juta penduduk Indonesia yang mempunyai hak pilih, sekitar 36 persen atau 91,2 juta di antaranya mengaku sebagai warga NU. Jumlah yang sangat fantastis untuk dikonversi menjadi kursi di setiap daerah pemilihan. Sehingga tidak perlu heran, jika caleg maupun capres yang sebelumnya sama sekali belum pernah menginjakkan kaki di pesantren, akhirnya berbondong-bondong minta restu kiai dan cium tangan bolak-balik. NU adalah organisasi masyarakat sipil yang sudah teruji oleh sejarah. Prinsip moderatisme menjadikan NU tampil fleksibel di setiap zaman. Pada era penjajahan, NU gagah berdiri sebagai wadah barisan ulama yang menjaga NKRI dari kerakusan kolonialisme. Di awal kemerdekaan, NU beralih haluan. Dengan sadar, NU melebur jadi anggota istimewa Masyumi, satu-satunya partai yang menyalurkan aspirasi politik umat Islam. Kondisi ini tidak berlangsung lama. Buntut dari kekecewaan mendalam oleh ulah elite-elite Masyumi yang meremehkan peranan kiai karena dinilai kurang cakap berpolitik dan bisanya hanya pegang tasbih serta mengurus pesantren, pada tahun 1952 NU menyatakan talak tiga terhadap Masyumi dan menjadi partai politik independen. Bisa jadi, politisi Masyumi yang tadinya menganggap enteng posisi kiai NU kemudian meratap dan menyesali perbuatannya. Sebab, pada tahun 1955 ketika pemilu pertama kali digelar di Republik ini, eksistensi kebesaran NU tidak terbantahkan. NU kokoh bertengger di urutan tiga besar partai pemenang, sedikit di bawah suara Masyumi. Pergantian kekuasaan dari orde lama ke orde baru pada tahun 1966, juga tidak sedikitpun mengurangi kiprah tokoh-tokoh NU sebagai kritikus dan penyeimbang. Sejak saat itu, NU sudah biasa di-bulldozer. Gerakan "de-NU-isasi" dirancang oleh rezim represif secara terstruktur, sistemik dan masif. Soeharto membungkam figur-figur struktural NU di tingkat pusat. Bagi kader ideologis yang ngeyel, ia mengintimidasi lewat tangan militer, jalur politis, dan taktik adu domba. Benturan sesama kiai NU sering dimainkan. Sedangkan untuk menghadapi pengurus NU yang oportunis, keluarga Cendana cukup menyodorkan recehan, memberi kue kekuasaan di parlemen, eksekutif, parpol, maupun ormas prestisius seperti ICMI atau MUI. Pasti mereka bungkam dan siap membebek. Jika masih kurang, Soeharto tidak segan menggelontorkan pundi-pundi kapital kepada "benalu-benalu di tubuh NU"--melalui berbagai Yayasan yang didirikan--, misalnya memegahkan pesantren, menambah anggaran perguruan tinggi, membangun akses jalan, dan lain sebagainya. Supaya organisasi bintang sembilan ini jumud, orde baru mempreteli banom-banom struktural NU, seperti menjauhkan Ansor-Fatayat dari dunia pesantren, mendisiplinkan "IPNU-IPPNU" agar geraknya tidak leluasa, dan meng-independensi-kan PMII dari NU. Padahal, KH. Idam Chalid mempercayakan NU di pundak kader-kader banomnya dengan mengatakan, "ibarat NU sebuah badan, Ansor-Fatayat merupakan tangan kanan NU, IPNU-IPPNU sebagai tangan kiri NU. PMII kepalanya NU." Lumpuhnya Ansor-Fatayat menjadikan NU sebagai macan ompong. Dari luar tampak gagah, tapi keropos di dalam. Terkungkungnya IPNU-IPPNU membuat NU goyah, limbung, berjalan sekenanya. Hilangnya PMII berarti "warning" bahaya bagi NU. Tanpa pemikir-pemikir progresif, NU terkena stroke berat dan tinggal menunggu ajal kematian. Kanibalisasi NU ala orba ini tidak boleh dilupakan oleh kader nahdliyyin masa kini, supaya tidak terulang. Kecelakaan sejarah cukup sekali. Mari kita kembalikan kedaulatan NU ke tangan barisan ulama dan kiai. Mitos bahwa NU seperti buih; banyak kader, tapi susah dikendalikan dalam satu komando, perlu kita patahkan. NU bersatu tak bisa dikalahkan. Untungnya, semakin ke sini kader NU sadar. Ansor-Banser NU solid, IPNU-IPPNU kokoh, PMII loyal, Muslimat-Fatayat kuat, dan jajaran banom-lembaga yang bernaung di bawah NU bergerak dinamis memainkan peran masing-masing "li maslahatil ummat."
NU itu rumah besar yang lahir dari barisan kiai. Maka, kiai pula yang akan menjaganya. Tidak akan ada penguasa yang bisa menghancurkan NU, selama nahdliyyin masih mendekat kepada Kiai dan pesantren.
Gus Dur pernah mengibaratkan NU sebagai kapal besar yang sedang berlayar mengarungi samudera. Di tengah amukan topan badai yang bertubi-tubi, kapal besar NU terus saja berlayar stabil. Bahkan, seandainya nahkoda kapal tertidur setelah membuang sauh, sementara badai tak kunjung usai, kapal besar NU tak sejenak pun terhenti. Saat Sang Nahkoda terbangun, tanpa sadar badai telah berlalu.

Admin Unisnu

Komentar